PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERKARA PENGADILAN NEGERI MALANG)”

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Pengaturan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa dalam menangani perkara ABH di Pengadilan hanya menerapkan aturan pemeriksaan secara formal yakni melalui proses persidangan. Peneliti akan meneliti permasalahan terkait: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual?, 2) Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?. Pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji perilaku yang timbul karena berinteraksi dengan norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di ranah pengadilan dilakukan dengan menerapkan peraturan sesuai dengan sistem peradilan anak. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sesksual Sumber daya manusia yang kurang memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada, kurangnya Sarana dan Prasarana, Lingkungan tempat anak bersosialisasi masih banyak dinaungi hal-hal negative sehingga mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal negative